karena apa yang dapat di beri, bukan apa yang dapat di terima

KASUS PELAYANAN UGD SEBUAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI IBUKOTA SEBUAH KABUPATEN

I. IDENTIFIKASI MASALAH

    Pasien Ny.S (20 tahun), G2P1A0, tanggal 22 Juli 2007 jam 04.45 WIB datang ke UGD RSUD dengan keluhan : hamil 9 bulan, mules-mules, ketuban sudah pecah di rumah. Diperiksa dokter jaga di UGD, kesimpulan : Pasien sudah dalam proses persalinan (inpartu). Saat itu UGD sangat sibuk; fasilitas tempat di UGD terbatas; kamar bersalin sedang penuh. Pasien menolak untuk dirujuk ke RS lain (swasta), dengan alasan biaya; pasien mengaku tidak mampu, tetapi tidak memiliki surat keterangan tidak mampu seperti ASKESKIN, JAMKESMAS atau sejenisnya. Tanpa didampingi perawat, dengan dituntun suami, pasien berjalan ke Kamar bersalin, yang berada pada jarak 30 meter dari UGD. Dalam perjalanan, pasien mendadak  merasa mules hebat, jatuh terkulai dilantai, mengejang kuat sehingga bayi lahir spontan. Kebetulan saat itu lewat seorang perawat yang segera memberikan pertolongan, bayi dibersihkan mulut dan hidungnya, dan bayi segera menangis kuat. Salah seorang perawat lain memanggil bidan jaga dari kamar bersalin, yang segera datang dan memotong tali pusat dan melahirkan placenta. Selanjutnya ibu dan bayi dibawa ke kamar bersalin, dan mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Keadaan ibu pasca melahirkan baik, jalan lahir utuh (tidak ada robekan), perdarahan berhenti. Bayi normal,bb 2800 kg, panjang badan 48 kg. Sehari sesudah melahirkan ibu dan bayi diperbolehkan pulang dalam keadaan baik.

      Bayi diberi nama : LADILLA (lahir di lantai).

      Esok harinya, hampir semua surat kabar lokal memuat berita tersebut yang cukup membuat heboh masyarakat ibu kota Kabupaten tersebut. Ternyata ayah Ladilla adalah seorang wartawan surat kabar lokal di kota tersebut!

      II. PERSOALAN

        Kasus diatas merupakan kasus yang seharusnya tidak boleh terjadi di sebuah Rumah Sakit. Analisa dan buat penilaian mengenai peristiwa ini, hal-hal apa yang perlu dipertanyakan dalam hal peristiwa ini, secara sistematis:

        1. Pelayanan UGD untuk pasien kebidanan di RS
        2. Kondisi pasien saat datang di UGD
        3. Tingkat sosial ekonomi pasien, apakah pasien menjalani prenatal care ? dimana ?, dsb
        4. Keadaan di UGD saat itu sedang ekstra sibuk
        5. Fasilitas UGD, sarana/prasarana dan SDM-nya
        6. Siapa yang bertanggungjawab mengenai peristiwa di UGD
        7. Seberapa jauh pimpinan RS turut bertanggungjawab menghadapi keadaan ini
        8. Seberapa jauh pihak PEMDA (selaku Pemilik RS) turut bertanggungjawab mengenai peristiwa iini
        9. Secara makro kejadian ini menggambarkan adanya sesuatu yang tidak beres dalam hal organisasi & manajemen dari RS ini. Apa kira-kira inti dan akar permasalahannya?
        10. Dll

        III. PEMBAHASAN

        1. PELAYANAN UGD UNTUK PASIEN KEBIDANAN DI R.S

        Kasus kegawat daruratan kebidanan memerlukan penanganan segera. Pelayanannya harus khusus karena situasinya gawat dan darurat, agar pasien bisa tertolong. Karena itu rumah sakit membuka Unit Gawat Darurat (UGD) atau Instalasi Gawat Darurat (IGD). Standar minimal petugas gawat darurat, terdiri seorang dokter yang selalu siaga di tempat dengan 4-5 orang perawat / bidan di tambah dokter konsulen. Untuk dokter konseling hanya jika dibutuhkan. Semua yang bertugas di gawat darurat baik dokter maupun perawat harus bersertifikat memiliki keahlian mampu menangani gawat darurat jantung dan gawat darurat trauma dan lain-lainnya. Komposisi 1 dokter dengan 4 perawat ini merupakan standar minimal. Jika keadaannya gawat, semakin banyak petugasnya semakin baik.

        Jadi jika Instalasi Unit Gawat Darurat Rumah Sakit tersebut memang sudah kewalahan dalam menangani pasien kegawat daruratan, sebaiknya pihak manajemen Rumah Sakit perlu segera mengadakan perubahan manajemen di Instalasi Unit Gawat Darurat Rumah Sakit tersebut.

        2. KONDISI PASIEN SAAT DATANG DI UGD

        Pasien dalam keadaan inpartu tetapi di UGD tidak ada bidan hanya ada dokter jaga dan perawat yang sibuk. Pada saat itu juga UGD sangat sibuk dan fasilitas tempat di UGD juga terbatas serta kamar bersalin sedang penuh, sehingga pasien tidak terpantau. Seharusnya Instalasi Unit Gawat Darurat Rumah Sakit tersebut sudah selayaknya mempunyai ruang Triase, dimana jika memang harus ditangani sesegera mungkin seperti ibu yang akan melahirkan, seharusnya dapat ditolong persalinannya pada ruang triase tersebut.

        3. TINGKAT SOSIAL EKONOMI PASIEN, APAKAH PASIEN MENJALANI PRENATAL CARE ? DIMANA ?

        Pasien tergolong tidak mampu seharusnya masuk jamkesmas / SKTM dan sudah terdata oleh Puskesmas di wilayah tinggal pasien dan pasien menolak untuk dirujuk ke RS lain (swasta), pasien mengaku tidak mampu, tapi tidak memiliki surat keterangan tidak mampu, ASKESKIN, JAMKESMAS atau sejenisnya, bila pasien memang tidak mampu, seharusnya pasien mempunyai kartu JAMKESMAS atau minimal surat keterangan tidak mampu dan biasanya pasien yang tidak mampu dan memerlukan pertolongan segera (dalam kasus ini pertolongan kegawat daruratan kebidanan) perlu didampingi oleh bidan / kader yang selama ini memantau kehamilannya.

        Seharusnya juga pihak medis Instalasi Unit Gawat Darurat Rumah Sakit tersebut melihat kondisi pasien yang sudah dalm keadaan inpartu, tidak begitu saja menyarankan pasien untuk dirujuk, tetapi harus melihat apakah pasien tersebut tidak bermasalah dalam perjalanan ke Rumah Sakit Swasta atau apakah pihak Rumah Sakit dalam merujuk pasien disediakan fasilitas dalam merujuk (Ambulance, perawat / bidan yang mendampingi di dalam ambulance)

        4. KEADAAN UGD PADA SAAT ITU SEDANG EKSTRA SIBUK

        Sesibuk apapun kondisi UGD adalah melihat fungsi dari dengan diselenggarakannya pelayanan UGD berarti aktor-aktor yang ada harus selalu berorientasi untuk pelayanan kepada masyarakat, karena ini merupakan kondisi dimana harus ada faktor resiko. Seberapapun sibuk ruangan tersebut seharusnya ada sistem yang mampu mengatur tingkat kesibukan di UGD tersebut antara lain :

        1. Terselenggaranya jumlah SDM yang memadai
        2. Ketersediaan fasilitas pelayanan yang optimal
        3. Adanya sistem yang terintegrasi agar para aktor yang berperan dapat menjalani pekerjaan yang seharusnya dilakukan
        4. Tempat sangat menentukan lalu lintas pekerjaan yang kondusif

        5. FASILITAS UGD, SARANA/PRASARANA DAN SDM

        Peningkatan angka kunjungan ini jika tidak disertai dengan pembenahan UGD baik dari sisi manajemen maupun sarana dan prasarana, tentu akan mempengaruhi mutu pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Ditambah lagi dengan tingginya iklim kompetisi dalam bidang pelayanan kesehatan di sekitar rumah sakit. UGD juga merupakan ujung tombak pelayanan RS yang melibatkan semua instalasi dan unit lainnya dari rumah sakit, dengan demikian pelayanan yang terdapat di UGD akan mencerminkan pelayanan di dalam RS. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengembangan UGD mutlak diperlukan.

        Perencanaan SDM kesehatan adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan tempat, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Secara garis besar perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu :

        1. Perencanaan kebutuhan SDM pada tingkat institusi
        2. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan pada tingkat wilayah
        3. Perencanaan kebutuhan SDM untuk bencana

        6. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI PERISTIWA INI DI UGD ADALAH :

        Petugas jaga pada saat itu dan secara otomatis maka kepala IGD Rumah Sakit tersebut juga terlibat, lalu yang tak kalah pentingnya adalah bagian Pelayanan Mediknya karena tidak memperhatikan kualitas pelayanan sehingga direktur Rumah Sakit itu sendiri pun ikut terlibat dan dalam kapasitas yang besar maka Pemda terkait selaku pemilk Rumah Sakit tersebut juga harus bertanggung jawab.

        7. SEBERAPA JAUH PIMPINAN RUMAH SAKIT HARUS BERTANGGUNG JAWAB MENGHADAPI KEADAAN INI

        Dalam rumah sakit ada kebutuhan akan kemampuan memahami masalah etika, melakukan diskusi multidisiplin tentang kasus medik legal dan dilema etika biomedis dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan permasalahan ini. Keberlangsungan pelayanan sesuai standar akan menjadi tanggungan pimpinan di RS, pimpinan yang baik itu harus melakukan pembinaan terhadap petugas, dalam hal ini petugas medis dan paramedis yang bertugas di UGD Rumah Sakit tersebut, pimpinan wajib mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan RS antara lain dengan mengeluarkan kebijakan tentang manajemen pelayanan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal yang paling terpenting adalah bagaimana mengemas koordinasi Pimpinan Rumah Sakit dengan  pengambil kebijakan seperti halnya tidak ada nya koordinasi antara Pimpinan Rumah Sakit dengan Dinkes, Puskesmas dan RS

        8. SEBERAPA JAUH PIHAK PEMDA (SELAKU PEMILIK R.S) TURUT BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA INI

        PEMDA selaku pemilik dari RS tersebut akan secara langsung bertanggungjawab dengan adanya permasalahan ini, kewenangan RS itu berada dibawah tanggungjawabnya. Oleh karena itu perlunya adanya pendidikan etika yang tidak terbatas pada pimpinan dan staf rumah sakit saja. PEMDA selaku pemilik dan anggota RS,  pasien, keluarga pasien, dan masyarakat dapat diikutsertakan dalam pendidikan etika. Pemahaman akan permasalahan etika akan menambah kepercayaan masyarakat dan membuka wawasan mereka bahwa rumah sakit bekerja untuk kepentingan pasien dan masyarakat pada umumnya. Tanggungjawab PEMDA oleh karena kebijakannya mulai dari pembuat keputusan dan kebijakan yang ada pada RS, pembuatan komitmen pada RS, penempatan dan pengangkatan sumber daya manusia yang bertugas di RS dan sarana prasarana yang ada di RS tersebut.

        9. SECARA MAKRO KEJADIAN INI MENGGAMBARKAN ADANYA SESUATU YANG TIDAK BERES DALAM HAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN DARI R.S INI, APA KIRA-KIRA INTI DAN AKAR PERMASALAHANNYA?

        Adalah seberapa jauh PEMDA mengatur regulasi terhadap RS setempat dan Rumah sakit merupakan suatu institusi yang komplek, dinamis, kompetitif, padat modal dan padat karya yang multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah. Namun rumah sakit selalu konsisten tetap untuk menjalankan misinya sebagai institusi pelayanan sosial, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat banyak dan harus selalu memperhatikan etika pelayanan. Konsekuensi logis diberlakukanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus siap menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengatur sumber dana dan daya yang ada, untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

        Sehingga dalam jangka panjang mampu mewujudkan Good Governance, dalam jangka pendek mampu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka membangun dan memberi pelayanan umum di daerah, serta mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan umum.

        About these ads

        2 responses

        1. makasih bos atas infonya

          Agustus 1, 2012 pukul 9:55 pm

          • sama-sama semoga bermanfaat

            Oktober 8, 2013 pukul 11:13 am

        Tinggalkan Balasan

        Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

        WordPress.com Logo

        You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

        Twitter picture

        You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

        Facebook photo

        You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

        Google+ photo

        You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

        Connecting to %s

        Ikuti

        Get every new post delivered to your Inbox.